Banjir Jakarta Jadi Satu Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota

TemanRatu -- Presiden Joko Widodo  menyampaikan sejumlah alasan pemerintah berencana memindahkan negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain. Beberapa alasan yang disampaikan antara lain, jumlah penduduk padat, pencemaran lingkungan, kemacetan, hingga banjir.

Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat rapat terbatas tentang 'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4). "Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan dari data yang diterima, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total penduduk Indonesia. Kemudian jumlah penduduk di Sumatra sekitar 21 persen, Kalimatan 6 persen, Sulawesi 7 persen, serta Papua dan Maluku sekitar 3 persen. 

"Pertanyaannya apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen, ada yang 6 persen dan 7 persen dan 3 persen. Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi.


Dalam rapat tersebut Bambang memaparkan tiga kriteria untuk menjadi lokasi ibu kota baru. Pertama di sekitaran Monas, Jakarta, kedua di kota-kota sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), seperti Jonggol, Jawa Barat, maupun Maja, Banten, serta ketiga berada di luar Pulau Jawa.

Jokowi melanjutkan masalah pencemaran lingkungan juga sudah menghantui wilayah Pulau Jawa. Bahkan, kata mantan Wali Kota Solo itu sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia.

Untuk masalah kemacetan, kata Jokowi, bukan hanya terjadi di Jakarta. Menurut dia, kemacetan sudah terjadi di sejumlah titik, terutama di Jalur Pantura. Selain itu, Jokowi menyebut segregasi sosial juga sudah keliatan semakin tajam.

Jokowi melanjutkan bahwa banjir besar di setiap musim hujan ekstrem turut menjadi ancaman di Jakarta. Namun, saat musim kemarau cadangan air bersih yang tersedia hanya 20 persen dari kebutuhan. "Tidak hanya kita bicara sekarang, yang sebelumnya juga menjadi jadi ancaman," ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi mengaku mendapat informasi sebanyak 40 ribu hektare lahan produktif telah beralih fungsi di Pulau Jawa setiap tahunnya. Lahan-lahan tersebut beralih fungsi dari sebelumnya sawah menjadi properti. 

"Sehingga kita harapkan alasan-alasan dari pak menteri ini benar-benar menjadi sebuah cara kita untuk membangun anak tangga dalam mengefektifkan pengelolaan negara. Kita betul-betul arahnya harus ke sana," ujarnya.Jokowi sendiri telah memberikan sinyal ingin memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Namun, Jokowi tak menyebut secara jelas akan dipindahkan ke wilayah mana. Ia hanya memberikan sinyal akan dipindahkan ke Kalimantan. "Pak menteri, yang penting jangan lokasinya di mana. Kalau kriterianya boleh," kata Jokowi.
"Di Kalimantan 6 persen, nah ini masih 6 persen, baru 6 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen. Ada yang 6 persen, 7 persen, dan 3 persen," ujarnya menambahkan.

Sinyal dari Jokowi ini sekaligus mengubur dua alternatif kota yang sempat disebut-sebut akan menjadi calon ibu kota baru, yakni, di sekitaran Monas, Jakarta, atau di kota-kota sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Sementara alternatif ketiga berada di luar Pulau Jawa. "Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.